PANDANGAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

KETERANGAN PEMERINTAH ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2012

Dibacakan Pada Rapat Paripurna DPR RI

Jakarta, 25 Mei 2011

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Yang kami hormati,

Yang terhormat Pimpinan & Anggota DPR RI,

Yang terhormat Menteri Keuangan RI beserta jajarannya,

Rekan-rekan Wartawan, serta

Hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, seraya memohon kiranya diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi dan solusi terbaik bagi negeri tercinta ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam forum yang mulia ini, perkenankan kami untuk mengenang dan menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya atas kepergian rekan kami, salah seorang legislator terbaik Fraksi PKS DPR-RI, Ustadzah Dra. Yoyoh Yusroh. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya, serta dedikasi dan cita-cita perjuangan beliau dapat menjadi teladan dan selalu memberi inspirasi bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati, Saudara Menteri beserta jajaran yang kami muliakan,

Dalam menyikapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2012 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR RI 20 Mei 2011, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu memberi beberapa catatan penting.

Terkait dengan Kerangka Ekonomi Makro 2012, secara umum Fraksi PKS memandang bahwa penyusunan asumsi ekonomi makro APBN 2012 masih sangat moderat dan perlu untuk dibangun optimisime yang lebih besar dalam pengelolaan ekonomi makro kedepan. Fraksi PKS memberi catatan atas asumsi ekonomi makro 2012 sebagai berikut:

1. Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKS memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok 6,5 – 6,9 persen memperlihatkan belum adanya terobosan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lebih banyak menyandarkan diri pada kondisi perekonomian global. Proyeksi IMF dan Bank Dunia bahwa pertumbuhan Indonesia pada 2012 yang hanya 6,5 persen dan 6,7 persen, sangat bersandar pada kondisi perekonomian global yang ke depan diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini tentunya tidak sepenuhnya relevan untuk perekonomian Indonesia yang lebih cenderung domestic-driven. Pasca krisis keuangan global 2008, Indonesia memperlihatkan daya tahan yang tinggi dengan mampu tumbuh positif 4,6 persen pada 2009 disaat negara-negara ASEAN lain secara umum mengalami pertumbuhan negatif. Pada 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 6,1 persen. Namun kinerja Indonesia ini adalah yang terendah di ASEAN-5 yang pada 2010 rata-rata mencapai 6,9 persen, dan jauh dibawah China dan India yang diatas 10 persen. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya kinerja perekonomian nasional sebagian besar ditopang dan bergantung kepada pasar domestik. Kontribusi pemerintah terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional dirasakan masih belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum secepat negara-negara lain di kawasan menunjukkan belum optimalnya pemerintah dalam memperbaiki daya saing industri nasional dan iklim investasi sehingga ekspor dan investasi hingga kini belum mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk dapat menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2012 diatas perkiraan pemerintah melalui upaya yang lebih serius dan progresif dalam memberdayakan potensi perekonomian domestik yang besar, khususnya melalui revitalisasi sektor pertanian dan kelautan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana hasil kesepakatan KTT ASEAN, serta peningkatan daya saing industri nasional yang tangguh menuju kemandirian bangsa. Selain itu pemerintah perlu memperhatikan kecenderungan terjadinya deindustrialisasi terutama pada sektor tradable. Fraksi PKS memandang bahwa pertumbuhan ekonomi kedepan perlu mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan (growth with equity), mengikutsertakan sebanyak mungkin rakyat (inclusive growth), pro kelestarian lingkungan (green growth) serta memberdayakan potensi ekonomi domestik secara optimal. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor non-tradables dan padat modal, dan didominasi asing seperti sektor komunikasi, keuangan, dan perdagangan. Sedangkan sektor-sektor tradables, padat karya dan merupakan kontributor terbesar perekonomian, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan, justru mengalami stagnasi dengan pertumbuhan minimal. Dalam lima tahun terakhir, ketiga sektor ini selalu tumbuh dibawah 5 persen. Padahal sektor pertanian, pertambangan dan industri manufaktur pada 2011 menyumbang hingga 50 persen dalam PDB nasional. Tidak heran bila kemudian pertumbuhan ekonomi terlihat begitu sulit menembus 7 persen. Sektor pertanian dan industri pengolahan juga merupakan tempat sebagian besar orang miskin berada dan penyerap tenaga kerja tertinggi, dimana sektor pertanian dan industri yang pada 2011 menyerap 42,5 persen dan 13,7 persen tenaga kerja nasional. Keterpurukan sektor-sektor inilah yang membuat upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi belum efektif. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk secara serius menunjukkan keberpihakan yang jelas dan tegas untuk sektor pertanian dan industri pengolahan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan yang merata, ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Fraksi PKS mengharapkan pemerintah fokus pada pertumbuhan berkualitas pada pencapaian pada 3 sektor utama yaitu pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.
2. Terkait asumsi inflasi 3,5 – 5,5 persen, Fraksi PKS memandang bahwa ancaman terhadap inflasi di tahun 2012 masih akan besar sehingga pemerintah harus bekerja keras dan melakukan upaya antisipasi dini untuk mencapai target ini. Asumsi inflasi 3,5 – 5,5 persen akan banyak mendapat tantangan dari perubahan cuaca ekstrem sebagaimana terlihat pada tahun 2010 dan 2011. Hampir seluruh harga komoditas pertanian di pasar internasional mengalami kenaikan sejak pertengahan tahun 2010. Di dalam negeri, kenaikan harga beras dan cabai telah mendorong kenaikan inflasi yang tajam pada akhir tahun 2010. Kenaikan harga pangan ini memberi pukulan yang signifikan bagi kelompok miskin karena pangan mendominasi pengeluaran orang miskin. Kenaikan harga pangan banyak disumbang oleh belum optimalnya produksi dan terganggunya jalur distribusi, serta diperparah oleh tekanan spekulasi di tingkat distribusi dan eceran. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk secara serius memperbaiki manajemen stok dan distribusi pangan nasional dalam rangka stabilitas harga pangan sekaligus memperbaiki harga pembelian di tingkat petani. Fraksi PKS juga meminta pemerintah memperkuat program Raskin dalam rangka menjaga ketahanan pangan dengan cara meningkatkan cakupan dan besaran beras yang diberikan kepada keluarga miskin, serta menurunkan biaya operasional program oleh Bulog yang cenderung mahal dan belum efisien.
3. Terkait asumsi suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 – 7,5 persen, Fraksi PKS memandang yield obligasi pemerintah ini masih dapat ditekan lebih rendah dalam rangka menjaga perekonomian dari aliran dana masuk jangka pendek (hot money) yang menyimpan potensi pembalikan arah secara tiba-tiba (sudden reversal). Fraksi PKS menyambut baik penghentian lelang SBI 3 bulan oleh BI sejak November 2010 dan mengharapkan agar SPN 3 bulan yang diterbitkan pemerintah sejalan dengan tujuan menekan derasnya aliran dana masuk jangka pendek. Fraksi PKS meminta agar kebijakan suku bunga tinggi untuk menarik dana masuk dan membiayai neraca pembayaran dihentikan selain karena beresiko tinggi juga menghabiskan banyak sumber daya domestik untuk pihak asing. Fraksi PKS meminta pemerintah dan BI untuk fokus pada penguatan Rupiah dan kenaikan cadangan devisa melalui kinerja di sektor riil yaitu melalui ekspor dan perbaikan iklim investasi untuk menarik foreign direct investment. Selain itu, Fraksi PKS juga meminta agar pemerintah dan BI fokus untuk menekan suku bunga kredit. Spread suku bunga perbankan nasional yang terlalu besar saat ini, dan menjadi yang tertinggi di kawasan, telah menghambat dinamika sektor riil, menurunkan daya saing dan melemahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian,  Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan SPN dalam asumsi makro terhadap makro policy dan kemampuan mengontrol sektor moneter.
4. Terkait asumsi nilai tukar Rupiah Rp 9.000 – 9.300 per dollar AS, Fraksi PKS memandang bahwa nilai tukar Rupiah harus dijaga dari penguatan yang terlalu berlebihan khususnya terkait kecenderungan deindustrialisasi yang meningkat pasca implementasi ACFTA sejak 1 Januari 2010 dan pengaruh kebijakan quantitative easing di Amerika Serikat. Fraksi PKS memandang bahwa asumsi tersebut cukup realistis untuk menjaga daya saing industri domestik, namun pemerintah dan BI harus bekerja keras untuk mencapai hal tersebut mengingat kecenderungan penguatan Rupiah yang kini berada di kisaran Rp8.500 per dollar AS. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk fokus dan secara ketat menjaga stabilitas nilai tukar dalam rangka menjaga daya saing dan stabilitas perekonomian nasional, meningkatkan daya saing industri nasional melalui penurunan biaya suku bunga kredit, memperbaiki inefisiensi sistem logistik nasional, akselerasi pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi.
5. Terkait asumsi harga minyak Indonesia 75 – 95 dollar AS per barel, Fraksi PKS memandang asumsi ini perlu ditelaah lebih dalam mengingat sejak akhir Februari 2011, harga minyak dunia telah menembus US$100 per barrel. Kecenderungan kenaikan harga minyak dunia didorong oleh tingginya permintaan seiring pemulihan aktivitas industri global serta krisis geopolitik di Timur Tengah yang belum sepenuhnya berakhir. Asumsi yang optimis untuk harga minyak untuk tahun 2012 berkisar US$ 90–US$110 per barrel. Fraksi PKS meminta penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia ini agar dapat diproyeksi penerimaan dan belanja anggaran yang lebih akurat, khususnya terkait dengan subsidi BBM. Tekanan fiskal yang signifikan akibat harga minyak dunia yang menembus US$100 per barrel mengingatkan kita pada kondisi di tahun 2008 dimana pada saat itu subsidi BBM membengkak menjadi Rp 139 triliun, setara dengan 20% belanja pemerintah pusat dan merupakan tiga kali lipat dari yang dianggarkan diawal yang hanya Rp 46 triliun. Tekanan terhadap subsidi BBM ke depan akan lebih serius karena buruknya sistem transportasi nasional yang mengakibatkan terus terjadi-nya lonjakan penjualan kendaraan bermotor yang pada tahun 2010 mencapai 7,4 juta unit motor dan 760 ribu unit mobil, sehingga jumlah total kendaran kini diperkirakan 60 juta motor dan 14 juta mobil. Fraksi PKS meminta pemerintah secara tegas menata ulang kebijakan subsidi BBM yang lebih akuntabel dan tepat sasaran, mengingat subsidi BBM selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang mampu. Fraksi PKS juga meminta pemerintah secara tegas menata ulang sistem transportasi nasional dengan memberi perhatian serius pada pembangunan infrastruktur transportasi massal dalam jangka pendek yaitu pembangunan Bus Rapid Transport (BRT) dan kereta api, khususnya untuk daerah perkotaan di Jawa dan Sumatera seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Medan.
6. Terkait asumsi target lifting minyak 950 – 970 ribu barel per hari secara jelas menunjukkan kemunduran dalam pengelolaan sektor migas nasional. Dalam lima tahun terakhir, lifting minyak nasional mengalami stagnasi, belum ada perkembangan yang signifikan. Fraksi PKS meminta agar target lifting minyak tidak lebih rendah dari asumsi APBN 2011 yang sebesar 970 ribu barel per hari, Oleh karena itu perlu ada upaya ekstra dan langkah-langkah perbaikan yang serius dari pemerintah, terlebih dengan telah stabilnya produksi Blok Cepu. Capaian angka lifting selalu kita harapkan sesuai dengan kemampuan, ketimbang selalu mengeluhkan sumur-sumur minyak tua yang sudah tidak produktif dengan biaya operasional yang mahal, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk lebih serius dan progresif dalam meningkatkan lifting minyak nasional dengan cara memperbaiki iklim investasi di sektor migas dan meningkatkan eksplorasi lapangan baru, termasuk dengan mengevaluasi BP Migas dan amandemen UU No. 22 Tahun 2001. Fraksi PKS juga meminta pemerintah mencermati dengan serius kecenderungan meningkatnya nasionalisme energi, khususnya oleh kekuatan ekonomi dunia seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan Korea yang kini secara ketat berkompetisi untuk mengamankan pasokan energi mereka dengan berupaya menjadi investor utama di berbagai negara berkembang penghasil energi dan sumber daya. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk membuat visi jangka panjang ketahanan energi dan sumber daya nasional. Fraksi PKS mendesak dilakukannya audit lifting minyak untuk menguji kebenaran hasil lifting. Selain permasalahan lifting minyak, Fraksi PKS mendesak pemerintah mempertimbangkan gas dan kondesat sebagai ukuran kinerja pemerintah seiring dengan peran gas dan kondesat dalam perekonomian dan jaminan ketersediaan pasokan gas nasional.

Sementara itu, terkait dengan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012, secara umum Fraksi PKS memandang bahwa kebijakan fiskal 2012 masih membutuhkan peningkatan terobosan kebijakan untuk mendorong dinamika sektor riil dan pengembangan industri nasional, serta memberikan perhatian yang lebih serius terhadap agenda pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS memberi catatan atas pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2012 sebagai berikut:

1. Fraksi PKS memandang bahwa kebijakan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan masih jauh dari optimal. Optimalisasi penerimaan perpajakan tidak cukup memadai hanya didorong oleh kebijakan-kebijakan klasik seperti pelayanan pajak, insentif fiskal, hingga pembenahan aparatur dan sistem perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan secara signifikan, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk secara serius dan tegas melakukan extra effort dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkatkan tax compliance khususnya wajib pajak KPP large tax office dan KPP Khusus, serta menurunkan tingkat tax evasion khususnya perusahaan asing melalui upaya transfer pricing. Jika upaya serius dilakukan, Fraksi PKS meyakini bahwa tax ratio tahun 2012 dapat mencapai diatas 13 persen. Optimalisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2012 dalam pandangan pemerintah masih akan difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi perpajakan.  Fraksi PKS meminta kepada pemerintah agar tetap konsisten dengan fokus intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga penerimaan pajak bisa optimal tidak hanya sebatas pada ekstensifikasi. Selain itu Fraksi PKS belum melihat bahwa perluasan tax base sebagai upaya baru yang dilakukan pemerintah karena kebijakan tersebut sudah dilakukan sebelum tahun 2012. Pendekatan yang baik kepada WP bisa menjadi solusi terbaik pemerintah dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak.  Sudah saatnya Pemerintah menggunakan wealth management dalam melayani kepentingan publik.  Sampai dengan triwulan I realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp170,3 Trilliun atau 20% dari target APBN 2011, sedangkan PNBP Rp43.4 trilliun. Tingginya realisasi pajak berasal dari penerimaan SDA, khususnya SDA migas yang sangat dipengaruhi oleh trend kenaikan harga ICP.  Menurut Badan Energi Amerika rata-rata harga minyak WTI pada tahun 2012 diperkirakan sebesar US$113,5 per barel sedikit lebih tinggi dari perkiraan 2011 sebesar US$106,4 per barrel. Kenaikan tersebut tentu akan berdampak positif bagi penerimaan SDA migas yang seharusnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirkan ketika APBN 2011 mematok pada harga US$80 per barrel. Oleh karena itu diharapkan pada tahun 2012 pendapatan Negara dan hibah bisa mencapai 18% atau setara dengan 1.260 trilliun.
2. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan belanja negara 2012 yang difokuskan pada upaya akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial melalui strategi empat jalur yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Terkait percepatan pembangunan infrastruktur, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk memperkuat implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai stakeholders melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kebijakan pemerintah yang lebih mengarus-utamakan sektor infrastruktur tentunya diharapkan akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu Fraksi PKS memandang data kemiskinan dan pengangguran perlu menjadi dasar bagi pengembangan infrastruktur baik ditingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan sebuah konsep anggaran infrastruktur yang berbasis kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari implementasi RPJM pembangunan berdimensi kewilayahan dan untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah serta antar daerah.  Anggaran infrastruktur masih belum bisa menunjukan keterkaitan antara anggaran infrastruktur dengan tingkat pengangguran, hal ini terlihat dari delta tahun 2010 ke 2011 dimana kenaikan anggaran infrastruktur 32%  dari 93.4 Triliun ke 123.8 Trilliun hanya berpengaruh 4%  (7,1% ke 6.8%) untuk penurunan tingkat pengangguran,  yang paradok dengan tahun 2009 ke 2010 dimana kenaikan anggaran infrastruktur sebesar 18% (78.9 Triliun ke 93.4 Trilliun) tetapi mampu mengurangi tingkat penganggruan 10%. Artinya anggaran yang dibelanjakan untuk infrastruktur semakin tidak efektif bisa mengurangi pengangguran dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu perlu ada model kinerja anggaran infrastruktur sehingga bisa berpengaruh pada tingkat pengangguran. Selain itu pemerintah harus memiliki fokus dan kemampuan eksekusi pembangunan infrastruktur yang baik, karena syarat utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tinggi dan berkualitas adalah ketersediaan infrastruktur hulu terutama untuk sektor pertanian, transportasi dan energi.
3. Kebijakan anggaran program kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 50 Triliun diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sampai titik 12%, patut diapresiasi. Namun demikian ada sebuah kerancuan data dimana ketika delta anggaran program kemiskinan tahun 2009 ke 2010 sebesar  negative 7% (71 Triliun ke 66 Triliun) bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 6% (13.3% ke 12%). Dan ketika delta anggaran kemiskinan tahun 2010 ke 2011 sebesar negatif 24% bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 9% (13.3% ke 12%). Artinya, secara umum terapat masalah besar terkait dengan implementasi anggaran program kemiskinan dengan realitas tingkat kemiskinan. Untuk itu Fraksi PKS mendorong pemerintah dari sisi anggaran untuk menaikan anggaran kemiskinan untuk tahun anggaran 2012 sebesar 15% dalam APBN,  kemudian dari sisi kebijakan perlu ada perubahan paradigma pengentasan kemiskinan melalui sektor hulu, dengan pembangunan infrastruktur dan prasarana agar tersedia fasilitas untuk bekerja dan meningkatkan produksi. Fraksi PKS memandang target angka kemiskinan 10,5 – 11,5 persen dan angka pengangguran 6,4 – 6,7 persen pada 2012 masih bisa ditingkatkan. Fraksi PKS meminta pemerintah agar proyeksi angka kemiskinan dan pengangguran harus dibuat lebih ambisius dan progesif, yaitu masing-masing dibawah 10 persen dan 6 persen. Hal ini tetap realistis sepanjang terdapat upaya serius melalui politik anggaran yang lebih berpihak serta terobosan kebijakan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, revitalisasi pertanian dan industri, serta pemerataan pembangunan regional. Fraksi PKS meminta anggaran program kemiskinan dan infrastruktur dalam APBN dapat ditingkatkan, baik besaran anggaran maupun efektivitas pelaksanaannya. Program kemiskinan harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan yang minimal. Sedangkan program infrastruktur harus difokuskan pada infrastruktur pertanian untuk ketahanan pangan dan transportasi massal untuk domestic connectivity.
4. Kebijakan anggaran kesehatan sebesar 5% masih perlu dipertanyakan terus kepada pemerintah karena sampai pada tahun 2010 masih masih berkisar 2.1% dan tahun 2011 `sebesar 3.6%. Ini merupakan pelanggaran konstitusi karena sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 masih dibawah yang diamanatkan konstitusi. Ini menunjukan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap kesehatan masyarakat. Fraksi PKS meminta agar kebijakan belanja negara 2012 juga dapat mengakomodasi pelaksanaan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) seiring pembentukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
5. Kebijakan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dalam APBN, sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat (4) patut ditelaah secara kritis. Dimasukannya gaji pendidik (guru) dalam anggaran fungsi pendidikan 20% dalam APBN tersebut, berpengaruh terhadap bentuk postur anggaran pendidikan secara keseluruhan, karena menyedot porsi sekitar 50% dari seluruh anggaran fungsi pendidikan tersebut. Sementara anggaran untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak lebih dari 12%. Fraksi PKS sangat mendukung kebijakan  untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Lebih dari itu Fraksi PKS juga sangat berkepentingan agar seluruh guru memiliki kapasitas, kemampuan, dan kualifikasi yang memadai karena berkorelasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita. Disisi lain, Fraksi PKS mengkhwatirkan keberlangsungan Program Wajib Belajar pada pendidikan dasar yang sudah menjadi amanat konstitusi, dimana pemerintah wajib membiayainya, jika pos belanja rutin untuk gaji guru tersebut semakin meningkat.
6. Kebijakan belanja  subsidi  di anggarkan tahun 2011 sebesar 187,6 triliun rupiah dengan porsi subsidi BBM lebih dari 50 persen  atau sebesar Rp 95,9 triliun. Dari jumlah tersebut 70 persen  yang menikmati subsidi BBM adalah kalangan yang mampu dan hanya 30 persen yang layak menerima subsidi. Untuk itu Fraksi PKS mendesak pemerintah lebih tegas menata ulang kebijakan dan sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel dan tepat sasaran. Harus ada upaya serius untuk meningkatkan targeted subsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan mengurangi beban subsidi harga yang tidak terfokus.
7. Fraksi PKS memberi apresiasi terhadap upaya konsolidasi fiskal yang diwujudkan dalam penurunan defisit APBN 2012 yang berkisar antara 1,4 – 1,6 persen dari PDB. Namun Fraksi PKS meminta agar pemerintah melakukan upaya perubahan paradigma dalam pembiayaan defisit dan pengelolaan utang negara. Fraksi PKS meminta agar penerbitan surat utang negara 2012 harus lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini agar utang negara menurun tidak hanya sebagai persentase dari PDB, namun secara absolut juga mengalami penurunan. Dengan demikian, beban utang dapat dikurangi secara progresif dari waktu ke waktu. Fraksi PKS juga meminta agar penarikan pinjaman luar negeri dapat diturunkan secara lebih progresif menuju kemandirian ekonomi secara penuh. Penarikan pinjaman luar negeri tidak dapat terus dipertahankan di tengah semakin terbatasnya ketersediaan pinjaman murah dan tuntutan yang semakin deras agar utang tidak bersifat lender-driven dan tied loan. Fraksi PKS mendorong pembiayaan defisit yang diarahkan pada pembiayaan yang meningkatkan country ownership dan hubungan kemitraan yang sejajar. Terkait hal ini, Fraksi PKS meminta agar pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan obligasi infrastruktur dan sukuk negara dengan underlying proyek (project-based sukuk), sekaligus untuk mendorong disiplin fiskal lebih tinggi dan berdampak langsung pada dinamika sektor riil.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2012, dan meminta Pemerintah untuk menindaklanjuti catatan-catatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan untuk dapat dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu mendengarkan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalaamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Jumadil Tsani 1432 H

25 Mei 2011

PIMPINAN FRAKSI

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR-RI

Ketua,                                                                                          Sekretaris,

MUSTAFA KAMAL, SS                                                     IR. ABDUL HAKIM, MM

No. Anggota : A-53                                                              No. Anggota : A-57

Tags: pandangan fraksi