Perlu Upaya Ekstra Jalankan Reformasi Birokrasi
Jumat, 4 Maret 2011
JAKARTA (Suara Karya): DPR menilai perlu upaya ekstra untuk menjalankan reformasi birokrasi setelah tidak tercapainya target reformasi birokrasi dan tata kelola yang menjadi bagian dari 11 prioritas pembangunan pada 2010.
“Tahun lalu secara umum reformasi birokrasi kita stagnan, khususnya untuk indikator indeks persepsi korupsi yang skornya masih sama dengan skor 2009. Untuk itu, tahun 2011 ini pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus,” ujar anggota DPR Kemal Stamboel di Jakarta, Kamis (3/3).
Kementerian PPN/Bappenas dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI (28/2) melaporkan tiga dari 11 program prioritas pembangunan nasional pada tahun lalu, tidak mencapai target.
Ketiga program prioritas tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, ketahanan pangan dan energi.
Berdasarkan evaluasi prioritas pemerintah pada 2010, reformasi birokrasi dan tata kelola khususnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meleset dari target.
Bahkan, menurut Menteri PPN, prioritas tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan, terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang stagnan sejak tahun 2009. IPK tahun 2009 dan 2010 hanya berada pada kisaran 2,8. Sementara pemerintah menargetkan angka 5 pada 2014.
Pemberantasan Korupsi
Dia menyebutkan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, terutama pemberantasan korupsi, menjadi episentrum dalam menyelesaikan banyak masalah bangsa.
Menurut dia, saat ini korupsi masih merupakan sumber bencana bagi negara dan telah menjalar ke berbagai segmen dan terdesentralisasi
“Korupsi harus dipandang sebagai akar dan sumber berbagai masalah, maka penyelesaiannya, akan menjadi episentrum dalam menyelesaikan masalah ekonomi biaya tinggi dan daya saing nasional. Apalagi anggaran untuk remunerasi birokrasi juga sudah ditambah sangat besar pada tahun ini,” katanya seperti dikutip Antara.
Terkait sistem remunerasi birokrasi yang sudah berjalan tersebut, Stamboel mengusulkan agar ada proses perbaikan dimana pemerintah perlu menerapkan “clean based salary”.
Dalam sistem ini gaji yang diberikan untuk pegawai birokrasi dan pejabat tersebut nantinya bersih dan utuh meliputi seluruh tugas dan tanggung jawabnya.
“Dengan sistem baru yang saya usulkan, tidak ada lagi pendapatan dari uang rapat, uang panitia kerja, uang proyek, uang makan, uang perjalanan dan uang lain-lain. Sehingga kita bisa mewujudkan sistem penggajian yang transparan dan akuntabel, dengan basis yang juga jelas. Ini akan mereduksi korupsi dalam birokrasi,” ujarnya menjelaskan. (Tri H/Joko S)
